Abaikan Instruksi Presiden, SMS Finance Tarik Truk Leasing yang Sedang Bekerja

23
MB86, Semarang
Rupanya instruksi Persiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Idham Azis, terkait pelarangan penagihan paksa terhadap kendaraan leasing oleh pihak Lembaga Keuangan, tidak digubris sama sekali oleh Perusahaan Leasing SMS Finance, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, No. 180 CD, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Bahkan instruksi dari Gubenur Jateng, Ganjar Pranowo pun terkait hal yang sama, hanya dianggap angin lalu oleh para Oknum dari pihak SMS Finance itu.
Dari informasi lapangan diketahui, bahwa para Debt Collector (DC) Perusahaan Leasing SMS Finance, telah mengambil paksa sebuah unit mobil truk dengan cara menghentikan unit truk yang bermuatan pasir tersebut di jalan. Mereka menghadang unit sasaran menggunakan mobil berwarna silver, dengan beberapa orang di dalamnya. Ikut juga bersama mobil silver itu, beberapa motor yang turut menghentikan truk tersebut. Peristiwa ini terjadi pada jam 20:00 WIB (jam 8 malam–red), Selasa, 21 April 2020.
Karena takut, supir dan istrinya menurut saja saat mereka diarahkan ke Kantor yang katanya adalah cabang SMS Finance, yang berada di Jogyakarta. Saat dibawa ke Kantor itu, sopir dan istrinya tidak begitu faham tujuan dan lokasinya, karena kondisi malam hari. Pintu Kantor itu sudah tutup dan tidak ada seorangpun di dalamnya. Para Oknum penarik unit truk itu hanya memberi tiga lembar surat yang isinya tentang Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BSTK) saja, tanpa disertai surat putusan dari Pengadilan. Hanya surat penarikan unit kendaraan saja.
Saat ditemui di Kantornya, Lutfi, yang bertanggungjawab atas keluarnya BSTK membenarkan, bahwa pihaknya telah melakukan penarikan unit Toyota Dyna Nomor Polisi (Nopol) H 1805 AE di daerah Tempel, Sleman, Jogjakarta, yang dikendarai Sarmadi (55), warga Kayon, RT. 006/001, Kelurahan Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jateng. Unit tersebut ditarik oleh sekelompok DC, mitra kerja PT. SMS Finance. Saat ditanyakan siapa saja yang menarik kendaraan truk tersebut, Lutfi tidak mau menyebutkan siapa mereka yang bertindak melawan instruksi Presiden, Kapolri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Jateng tersebut.
Di tempat terpisah, supir Sarmadi, yang ditemui MB86 ini mengatakan, bahwa benar telah terjadi penarikan unit kendaraan yang digunakannya saat malam itu.
“Ya mas, saya dengan istri dicegat oleh orang yang tidak saya kenal di Jl. Tempel, Sleman, Jogya. Mereka menghadang truk saya yang malam itu sedang mengangkut pasir, dengan mobil mereka yang berwarna silver. Karena sudah malam, saya tidak tahu persis Nomor mobil mereka mas. Karena saya kaget dan takut, mereka orang banyak mas. Mereka bilang, kalau mobil saya terlambat bayar,” tutur Sarmadi.
Sarmadi juga mengakui, bahwa dia terlambat melakukan pembayaran cicilan unit kendaraan tersebut.
“Memang saya mengakui, bahwa mobil saya ada keterlambatan semenjak saya operasi mata 4 bulan yang lalu, karena saya tidak boleh beraktivitas dahulu oleh Dokternya mas,” imbuh Sarmadi.
Akibat operasi matanya itu, sambung Sarmadi, ia terkendala mencari penghasilan untuk membayarkan cicilan unitnya. Namun, kata dia lagi, di hari na’as penarikan kendaraan itu, sore-nya ia bermaksud membayar cicilan.
“Hari itu, sudah mau bayar ke Kantor, tapi sudah kesorean mas. Ya, saya kemudian langsung ke lokasi mencari pasir, karena ada orang yang pesen pasir sama saya mas. Malah dicegat di jalan. Truk saya dibawa sama pasir-pasirnya. Dan, saya hanya diberikan duit 300 ribu buat ongkos pulang dengan istri saya mas. Karena sudah malam, saya dan istri saya terlunta-lunta di Jogja mas,” tambah Sarmadi lagi.
Dari pengakuan Sarmadi yang mengandalkan kehidupannya dengan menjual jasa pengangkutan barang, angsuran atas unit truk yang masih harus dilunasi hanya 8 kali angsuran alias 8 bulan dari 36 kali angsuran. Karena kendala keuangan akibat operasi kedua mata kiri dan kanan secara bergantian, maka dirinya menunggak selama 4 bulan.
“Padahal angsuran saya tinggal 8 kali mas, sebulannya Rp2.613.000,- (dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Sisa pokok semuanya sekitar Rp21 juta. Mau saya bayar, eh kok bisa menjadi Rp48 juta. Saya kaget mas, kok bisa banyak seperti itu. Saya sendiri tidak tahu mas. Karena saya orang Desa, gak ngerti kenapa bisa banyak seperti itu. Sampai saat ini pun istri saya sih trauma kalau ingat kejadian itu mas,” urai Sarmadi dengan nada sedih.
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PPU-XVII/2019 dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2011, jelas bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Semarang, telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan ketentuan yang ada, yang berhak mengeksekusi barang jaminan (fidusia) kendaraan bermasalah, adalah Kepolisian atas putusan Pengadilan.
Untuk menindaklanjuti kasus ini, praktisi hukum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Dolfie Rompas, menyarankan kepada korban perampasan unit oleh pihak leasing agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
“Berdasarkan aturan dari MK dan Kapolri tersebut, jelas bahwa apa yang dilakukan pihak DC dari PT. SMS Finance, tanpa didasarkan pada putusan Pengadilan, jelas itu murni perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) junto pasal 365 KUHP,” tegas Rompas.
Untuk itu, kata praktisi hukum senior PPWI itu, pihaknya menganjurkan agar korban membuat Laporan Polisi (LP) atas kejadian perampasan unit truk Toyota Dyna miliknya tersebut.
“Korban seharusnya melapor ke Polisi ya, laporkan Oknum Perusahaan Leasing itu, dengan dugaan perbuatan pidana perampasan, ancamannya 9 tahun itu,” pungkas Rompas. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here