Akhirnya Serikat Buruh Dukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja

15
Bidik 86, Jakarta
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, sejumlah Serikat Buruh mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memudahkan investasi. Terlebih, perekonomian nasional terguncang akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Said Iqbal mengungkapkan hal itu, usai membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, dengan 15 Serikat Buruh lainnya dan Panitia Kerja Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Baleg DPR) yang tergabung dalam Tim Perumus, di Hotel Mulia, Jakarta, Jum’at (21/08/20).
“Hormat kami, menyampaikan kepada DPR agar dapat disampaikan kepada Pemerintah, bahwa kami Serikat Pekerja setuju agar investasi masuk secepatnya. Izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan,” kata Said.
“Semua kerja-kerja dari Birokrat dan Pemerintah, baik daerah maupun pusat, mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi apalagi pasca Covid-19,” tambahnya.
Said mengatakan, sejauh ini DPR juga telah menampung aspirasi kalangan buruh. Salah satunya dengan membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di Hotel Mulia, pada 20-21 Agustus. Dia mengapresiasi hal tersebut.
“Saya fikir apresiasi kami terhadap DPR, terima kasih. Bagi kami, DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Bukan berarti kami under control di bawah DPR. Saling menghormati, untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Said.
Meski demikian, ada sejumlah keinginan buruh yang ingin diakomodir oleh DPR dalam pembahasan selanjutnya di tingkat Panja Baleg.
Said mengatakan, Serikat Buruh tetap berharap klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja jika memungkinkan. Jika tidak, maka lebih baik tidak mengubah substansi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Kami berharap, UU No. 13 tahun 2003 tidak diubah sama sekali,” ucap Said.
Said mengatakan, Serikat Buruh juga berharap aturan mengenai pekerja paruh waktu, pekerja industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja di industri start up, dibahas lebih lanjut di kesempatan lain. Perlu didiskusikan lagi, karena hal-hal tersebut belum diatur dalam UU No. 13 tahun 2003.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua (Waketu) DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada  empat poin kesefahaman yang terjalin antara 16 Serikat Buruh dengan Baleg DPR.
Pertama, klaster ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, akan didasari dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada delapan putusan MK, yakni mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Jaminan Sosial (Jamsos) dan materi lain yang terkait dengan putusan MK.
Kedua, mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law, sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003. Aturan tentang pekerja industri UMKM dan start up yang belum diatur dalam UU tersebut, akan dibahas lebih lanjut untuk dibuat aturan tambahan.
Ketiga, pengaturan tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dalam perkembangan industri, akan dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan terbuka dengan masukan publik.
Keempat, fraksi-fraksi di DPR akan memasukkan poin-poin keinginan Serikat Buruh dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja Baleg DPR.
Diketahui, Serikat Buruh sempat berulang kali ber-Unjuk Rasa (Unras) menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, pada Selasa lalu (18/08/20), DPR dan 16 Serikat Buruh, membentuk Tim Perumus untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang selama ini ditentang kalangan buruh.
Tim Perumus itu lalu mengadakan rapat pada 20-21 Agustus, di Hotel Mulia, Jakarta. Perwakilan buruh yang ikut rapat yaitu, Said Iqbal (KSPI), Riden Hatam Azis (FSPMI), Joko Heriono (SPN), Mirah Sumirat (Aspek Indonesia), Sunandar (FSP KEP KSPI), Idris Idham (Farkes).
Kemudian Hermanto Achmad (KSPSI), Jinto (FSP TSK KSPSI), R. Abdullah (FSP KEP KSPSI), Ali Mansur (FSP RTMM), Arif Minardi (FSP LEM KSPSI), Indra Munaswar (FSPI), Didi Supriadi (GURU). Lalu Abdul Hakim (PPMI), Tugino (FSP RTMM KSPSI) dan Helmi Salim (FSP TSK KSPSI).
Waketu DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat dihelat di Hotel Mulia, karena saat itu hari libur atau di luar jam kerja. Dia memastikan rapat tidak menggunakan uang Negara.
“Boleh di cek, kami tidak pakai anggaran Negara, kami patungan untuk siapkan tempat ini,” kata Dasco, di ruang Gerberra, Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jum’at (21/08/20). (Red)
Sumber: https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200822104354-92-538068/16-serikat-buruh-dukung-omnibus-law-dengan-catatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here