Bamsoet Dorong Empat Pilar MPR RI Masuk Materi Pembekalan Advokat

24
MB86, Jakarta
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerjasama dengan MPR RI agar dalam salah satu pembekalan Advokatnya bisa memasukkan materi Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Selain memantapkan sinergi Advokat dengan MPR RI, melalui kerjasama tersebut diharapkan bisa melahirkan Advokat yang tak semata menjadi pendamping klien dalam sistem peradilan. Melainkan juga ikut serta dalam pembangunan hukum dan penjaga hak-hak konstitusional rakyat.
“Advokat tak boleh menjadi bagian dari deal maker yang menjurus trouble maker for justice, melainkan harus menjadi peace maker. Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi landasan filosofis pengabdian Advokat sebagai penjaga keadilan,” ujar Bamsoet, saat menerima pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI, di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (27/02/20).
Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) ini menekankan, dalam melakukan pendampingan hukum, Advokat tak boleh memakai kacamata kuda yang mementingkan kemenangan. Melainkan harus proporsional menggunakan kacamata hukum. Karena yang penting bukanlah kemenangan di Pengadilan, melainkan menjaga hak konstitusi warga tak terciderai.
“Baik pelaku maupun korban pelanggaran hukum, keduanya sama-sama punya hak yang dijamin hukum. Tugas Advokat adalah memastikan klien tak terciderai haknya. Karena sejatinya Advokat untuk keadilan, bukan Advokat untuk pembenaran,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (Waketum PP) ini juga mengingatkan agar selain menjadi Advokat profesional, di sela waktu para Advokat KAI juga harus menyediakan diri menjadi Advokat pro-bono membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh haknya, sesuai asas hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Menjadi Advokat pro-bono, merupakan amanah UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat 1 menyebutkan, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 tahun 2008. Jangan sampai Advokat yang mengerti dan mempelajari hukum, justru melanggar atau pura-pura tak tahu terhadap peraturan pro-bono tersebut,” pungkas Bamsoet. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here