Bappenas Akan Secepatnya Merampungkan Draft RUU Pemindahan IKN

31
Bappenas Akan Secepatnya Merampungkan Draft RUU Pemindahan IKN
MB86, Jakarta
Pemerintah Indonesia masih terus menggodok Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai landasan hukum terkait pemindahan IKN ke Kalimantan. Dalam penyusunan RUU ini, sejumlah Kementerian seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Sekretariat Kabinet (Sekbin) juga memberikan masukan serta saran agar RUU ini semakin baik.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, jika naskah akademik serta draf RUU IKN rampung pada pertengahan tahun 2020, maka akan segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu, Bappenas juga menyebut, penyusunan RUU ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan masterplan IKN.
“Draft RUU IKN yang mulai disusun Pemerintah tahun 2019 lalu, semoga selesai pada pertengahan tahun 2020 ini. Untuk masterplannya, kami juga menargertkan selesai bersamaan dengan RUU ini,” ujar Hayu Parasati, selaku Sekretaris Tim Kajian IKN Kemen PPN/Bappenas, pada hari Rabu, 26 Februari 2020, di Jakarta.
Sementara itu, dalam pertemuan finalisasi akhir RUU IKN yang diadakan di Kemen PPN/Bappenas pada hari Kamis (27/02/20) siang tadi, beberapa Kementerian/Lembaga yang hadir, terus mengkaji lebih lanjut RUU tersebut.
Diharapkan nantinya, produk UU IKN ini menjadi sederhana dan bisa mendukung kelancaran pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan.
Dalam sebuah acara pada bulan Januari 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, bahwa rencana pemindahan IKN bukan semata memindahkan lokasi maupun Gedung-gedung Pemerintahan. Namun di balik rencana tersebut terdapat perubahan pola fikir, pola kerja dan perubahan sistem menyeluruh.
Visi dari dilakukannya pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, adalah untuk menghapuskan istilah “Jawasentris”, sehinga pertumbuhan perekonomian di Pulau lainnya juga harus ditingkatkan kontribusinya, agar tidak tertinggal sehingga dapat merata. (Red)
Narasumber:
Tim Komunikasi Publik
Kemen PPN/Bappenas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here