Begal Listrik Rakyat

29
MB86, Jakarta
Oleh: Ahmad Daryoko (Koordinator Invest)
Invest sebenarnya sudah curiga ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, pasca dilantiknya sebagai Menteri BUMN, sesuai Majalah Tempo 14 Desember 2019, memerintahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk “minggir” dari usaha pembangkitan dan agar digantikan listrik swasta Independent Power Producer (IPP) milik Asing/Aseng. Dan PLN agar konsentrasi di distribusi saja. Hal tersebut diulang lagi melalui kuliah umum di Hotel Richcarlton, Jakarta, pada akhir Februari 2020.
Mengapa Invest curiga? Karena di distribusi pun, ritail PLN seluruh Indonesia sudah dijual Oknum Direktur Utama (Dirut) PLN ke Perusahaannya (Oknum mantan Dirut ini, Pengusaha juga) dan Taoke berinitial TW.
Sehingga ibarat sebuah mobil, saat ini PLN telah di “begal” di tengah jalan oleh Oknum Penguasa dan sopirnya dibuang ditengah jalan dan kemudian¬† dikemudikan oleh Asing/Aseng, D.I dan TW.
Dan mulai awal tahun 2020 ini, kendaraan bernama PLN yang penumpangnya Rakyat Indonesia yang tinggal di Jawa-Bali ini, telah di “kuasai” dan dikemudikan oleh Asing/Aseng, serta Oknum mantan Dirut PLN dan TW tadi.
Awalnya si “Begal” ini ngomong ke penumpang (Rakyat Indonesia-red) bahwa kalau kendaraan itu dia yang bawa, ongkosnya lebih murah.
Tetapi ternyata, pada awal bulan Mei 2020 mulai banyak penumpang (konsumen listrik Jawa-Bali) yang protes lewat Ombudsman, bahwa ongkosnya naik rata-rata dua kali lipat!
Ombudsman pun tidak tahu kalau “mobil” bernama PLN tersebut telah dibajak Asing/Aseng, serta D.I dan TW. Maka Ombudsman pun komplain ke pemilik mobil tersebut, yaitu Dirut PLN! Dan karena saking takutnya ke Oknum Menteri atasannya (yang men-sponsori “pembajakan” tersebut) sang Dirut PLN berkelit, bahwa tarif naik karena ada Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Meskipun diralat lagi, karena kesalahan hitung tagihan!
Perumpamaan diatas, mudah-mudahan mudah difahami konsumen/Rakyat Indonesia!
Intinya, kelistrikan Jawa-Bali yang sudah matang ini (tinggal ngambil untungnya) mulai awal 2020 ini, sudah dikuasai komplotan swasta Asing/Aseng, serta D.I dan TW. Karena didukung oleh Oknum Penguasa.
Dan sesuai pengalaman “begal-membegal” kelistrikan seperti ini yang terjadi di Kamerun dan Philipina, maka tarif listrik akan naik sekitar 3-4x lipat sebelumnya. Kalau kita bayar listrik saat ini misal Rp800 ribu perbulan, maka dipastikan tahun depan (2021) akan menjadi sekitar Rp2,4 juta-Rp3,5 juta.
Mengapa menjadi mahal? Karena kendaraan PLN tadi sudah dikemudikan oleh bukan Negara lagi! Tetapi oleh Oknum-oknum swasta yang dilindungi Penguasa! Bahkan PLN pun akan dibubarkan, karena hanya menjadi Perusahaan Penjaga Tower yang tidak bisa digunakan Negara lagi, untuk mengatur tarif seperti sebelummya!
Kemudian bagaimana cara menentukan tarif listrik? Tarif listrik akan ditentukan oleh para “pembajak” tadi yang telah mengambil alih aset PLN (transmisi, distribusi, ritail dan bahkan ex Kantor PLN). Para “pembajak” listrik itu dengan restu “oknum” penguasa kelistrikan¬† akan membuat “kartel” untuk menggantikan struktur Organisasi PLN yang telah bubar!
Karena aset sudah dikuasai mereka, maka prakteknya (seperti yang sudah terjadi di Philipina dan Kamerun), Negara tidak bisa apa-apa lagi dan tarif suka-suka mereka (mekanisme pasar bebas/Liberal/Multi Bayer Multi Seller System (MBMS).
Makanya, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita cegah bersama-sama. Soalnya, kalau terlambat, tahun depan pasti melonjak 4x lipat, seperti Philipina! (Red)
Jakarta, 27 Mei 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here