Berdasarkan Peraturan Perundangan, Mantan Terpidana Bisa Ikut Pilkada

11
Oleh: Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH
Bidik 86, Jakarta
Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Walkot, menjadi UU (LNRI tahun 2016 No. 130, Tambahan LNRI No. 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karenanya, Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui putusannya No. 56/PUU-XVII/2019 tersebut pada kesimpulannya menetapkan, bahwa bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub), Bupati dan Walkot, menjadi UU (Lembaga Negara Republik Indonesia/LNRI tahun 2016 No. 130, tambahan LNRI No. 5898), selengkapnya adalah:
Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), serta Calon Walikota (Cawalkot) dan Calon Wakil Walikota (Cawawalkot) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
Terkait dengan Putusan MK itu, maka sebagai pelaksana regulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya bertugas untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Harap diingat, bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Seharusnya KPU RI tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang masalah mantan terpidana yang akan mengikuti Pemiihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dapat menimbulkan polemik dan masalah baru di setiap daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Putusan MK telah mengakomodir persoalan itu dan harus menjadi pedoman dalam implementasinya di Pilkada 2020 ini.
Lebih jauh, yang dimaksud dengan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara, artinya sang terpidana tidak lagi berada dalam kurungan atau dalam suatu ruangan bangunan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan penjara adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman, yakni gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Jadi, setiap orang yang sudah selesai menjalani pidana penjara, artinya yang bersangkutan sudah tidak lagi berada di dalam gedung Lapas alias sudah berada di luar Lapas dan lazimnya disebut mantan terpidana. Hal ini sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh fatwa Mahkamah Agung (MA) No. 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
Sebagai contoh, kasus untuk Cagub Bengkulu, Saudara Agusrin, yang akan maju pada Pilkada serentak Desember mendatang. Agusrin telah dibebaskan atau tidak lagi menjalani pidana penjara sejak tahun 2014. Walaupun statusnya bebas bersyarat, namun beliau memenuhi syarat untuk ikut pada Pilkada 2020, karena telah melewati 6 tahun setelah menjalani pidana penjara. Berdasarkan putusan MK yang telah diuraikan di atas, Agusrin dapat dinyatakan berhak mengikuti kontestasi di Pilkada tahun ini.
Mari kita do’akan, semoga Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020 nanti dapat berjalan lancar dan aman, dengan tetap disiplin menjalankan protokol Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here