BPJS Naik Rakyat Kian Terjepit

26
MB86, Jakarta
Oleh: Jerry Massie (Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies)
Kian tak jelas arah bangsa ini. Disaat warga perlu sentuhan, Pemerintah justru dengan egonya mereka menaikan BPJS sekaligus denda 5 persen.
Rakyat kecil dan miskin di Negeri ini kian menderita. Hapuskan saja sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Waktu lalu Pemerintah berencana akan menurunkan pembayaran BPJS.
Ini kebijakan tak konsisten. Apa untungnya BPJS? Tak lain membantu untuk pengobatan warga, tapi dengan naiknya di tengah pandemi Corona, maka tak masuk akal.
Apalagi warga yang di PHK tak ada biaya membayar. Kalau BPJS hanya merugikan, maka dibekukan saja. Jangan sampai hanya memperkaya Pejabatnya saja.
Tak ada kata pro rakyat lagi. Harga BBM tak kunjung turun, kendati harga minyak dunia terpuruk. Kini rakyat dibebani dengan kenaikan BPJS.
Terkait kenaikan BPJS, saya menilai, Jokowi kurang berpihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil. Saat ini beli beras sudah sangat susah apalagi membayar BPJS, saya fikir warga kian terjepit dan tersandera.
Bukannya bahagia, malah tambah beban, apalagi Covid-19 menerjang Indoesia. Justru dana Pra Kerja yang diprioritaskan. Lebih baik anggaran Rp5,6 triliun direalokasi ke BPJS.
Golongan menengah ke bawah sedang menjerit, muncul kebijakan yang membuat rakyat tertekan. Jadi, tak perlu ada slogan peduli rakyat kecil, jangan hanya lip service.
Dalam Perpres tersebut, kenaikan terjadi merata dari kelas I, II dan kelas III. Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen PBPU) dan BP diatur dalam Pasal 34. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000-, dari Rp80.000-, yang berlaku saat ini. Iuran peserta mandiri kelas II naik menjadi Rp100.000-, dari Rp51.000-, yang berlaku saat ini.  Peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp25.500-, menjadi Rp42.000-,. Pemerintah kemudian memberi subsidi Rp16.500-, sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500-,.
Namun subsidi Rp16.500-, akan berkurang di tahun 2021 menjadi Rp7.000-, sehingga iuran kelas III akan dikenakan sebesar Rp35.000-,. Kenaikan ini akan resmi diberlakukan pada 1 Juli 2020.
Bagi saya, kenaikan ini justru akan membuat antipati dan sentimen negatif warga terhadap Pemerintah kian besar. Harga BBM pun tak kunjung turun, jadi omong besar ungkapan pro rakyat. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here