Diduga Lakukan Penghinaan dan Pengusiran Terhadap Wartawan, Oknum Ajudan Waketu DPRD Kota Pekanbaru Dipolisikan

24
MB86, Pekanbaru
Fadila Saputra Polisikan Ade Barto, yang merupakan Ajudan T. Aswendi Fajri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Waketu DPRD) Kota Pekanbaru dan Raden Marwan, seorang Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) protokol DPRD Kota Pekanbaru, ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Kota, di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Provinsi Riau, Jum’at (08/05/20), sekira pukul 20:15 WIB.
“Laporan yang saya lakukan, terkait dugaan pengusiran dan penghinaan terhadap saya selaku Pemimpin Umum media siber (online) www.putrariau.com dan Pimprus media cetak Tirai Investigatif, dengan Nomor laporan, STPL: B/STPL/43/V/2020/RIAU/RESTA PEKANBARU/SEKTOR PBR KOTA,”  ucap Fadila Saputra.
“Tindakan dugaan pengusiran dan penghinaan yang saya alami, diduga dilakukan oleh Oknum Ade Barto dan  Raden Marwan, Staf protokol Sekwan DPRD Kota Pekanbaru. Ade Barto merupakan Ajudan T. Aswendi, Waketu DPRD Kota Pekanbaru, disaat saya (Fadila-red) sedang melakukan peliputan,” imbuhnya.
Peliputan tersebut, dalam rangka kegiatan Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) Komisi, terkait Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, yang dilaksanakan pada hari Jum’at (08/05/20), sekira pukul 11.00 WIB, di ruang Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, di Jl. Jend. Sudirman.
“Ditengah melakukan peliputan, tiba-tiba saya dihampiri dua orang tersebut diatas, yang meminta saya untuk keluar dari lantai dua, Gedung DPRD Kota Pekanbaru, yang menyebutkan dirinya diperintah oleh T. Aswendi,” terang Fadila.
Ade Barto bersama rekannya melontarkan kata-kata penghinaan, dengan menyebutkan Fadila dan medianya adalah media abal-abal, dengan menarik baju, agar keluar dari ruangan, hingga baju yang dikenakan Fadila mengalami robek.
“Saya minta pihak Polsek Kota Pekanbaru, untuk dapat memberikan sanksi hukum kepada Oknum tersebut diatas. Tidak hanya atas dugaan tuduhan penghinaan saja, melainkan dapat dijerat dengan UU RI, No. 40 tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00-,” pinta Fadila Saputra. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here