DPMD Kaur: Kades Segera Lakukan Pendataan dan Musdes Terkait BLT-DD

66
MB86, Kaur
Terkait adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari dampak Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang sudah jadi pandemic diseluruh nusantara. Dan saat ini masih banyak Kepala Desa (Kades) yang masih bingung dan belum memahami dengan sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa (Kemendes) dalam merealisasikan BLT tersebut.
Menjawab dari itu semua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menghimbau kepada seluruh Kades untuk segera melakukan pendataan yang dilakukan oleh Tim Relawan Covid-19 yang dibentuk oleh Kades dan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) agar BLT-DD tepat sasaran, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor: 049/313/DPMD/KK/2020, tentang Pelaksanaan BLT-DD Kab. Kaur, tahun 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) Kaur ini merujuk pada;
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 54 tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 6 tahun 2020 atas perubahan Permendes No. 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan DD tahun 2020.
3. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 35/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan DD Tahun Anggaran (TA) 2020, Dalam Rangka Penanganan Pandemic Covid-19  dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
4. Permenkeu RI No. 40/PMK.07/2020, tentang Perubahan atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2019, tentang Pengelolaan DD.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI No. 3 tahun 2020, tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapantan dan Belanja Desa (APBDes).
6. SE Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No. 11 tahun 2020, tentang Penggunaan Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) ke Masyarakat.
7. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen P2MD) No. 9/PRI-00/IV/2020, tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT DD.
Kepala Dinas (Kadis) PMD Kaur, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK), Doni Rasfino, ST mengatakan, bahwa tidak ada alasan lagi Kades tidak melakukan pendataan dan melakukan Musdes untuk realisasi BLT-DD.
“Peraturan sudah jelas dan sebelumnya kita sudah mengirim SE Bupati Kaur, ke seluruh Kades se-kab. Kaur. Hal ini agar Kades tidak bingung lagi. Intinya yang mendapatkan manfa’at BLT-DD, ya orang miskin jangan bicara dampak lagi dan harus ditetapkan melalui Musdes. Untuk pelaksanaan teknis penyaluran, kami serahkan kepada Kades masing-masing. Oleh sebab itu segera lakukan pendataan dan Musdes. Miskin dalam artian tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan tidak bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kades dan Perangkat Desa,” ujar  Doni, di ruang kerjanya, Senin, 11 Mei 2020.
Selanjutnya Doni menjelaskan, hingga saat ini ada 6 Desa dari 192 Desa yang ada di Kab. Kaur, sudah mengajukan anggaran BLT-DD tersebut. Selebihnya masih menunggu. (Smi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here