Hasil Pengawasan 12 Hari Kampanye:  449 Pertemuan, 2 Kali Dibubarkan

5
Bidik 86, Riau
Hari ini kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 sudah memasuki hari ke-12, Rabu (05/10/20).
Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 9 Kabupaten/Kota se-Riau, terdapat 449 kali penyelenggaraan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dua kali diantaranya dibubarkan.
Data Hasil pengawasan yang dikeluarkan Bawaslu Riau, baru sampai hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sebab Bawaslu melakukan update hasil pengawasan setiap 10 hari.
Sesuai jadwal, dari tanggal 26 September 2020, para Pasangan Calon (Paslon) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperbolehkan melakukan kampanye.
Adapaun prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan kampanye, Paslon harus mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari pihak Kepolisian setempat. Hal ini berlaku untuk setiap jenis kampanye, termasuk tatap muka/dialogis. STTP tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Polisi yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.
Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, S.Ag, M.Pd.I menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau, terdapat ada 2 kegiatan kampanye yang dibubarkan oleh Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) setelah berkoordinasi dengan Kepolisian setempat. Pembubaran tersebut terjadi di Kota Dumai, dikarenakan pihak penyelenggara kampanye tidak mengantongi STTP.
“Hasil pengawasan kami di 10 hari kampanye pertama ini, ada 2 kegiatan kampanye di Kota Dumai yang tidak memiliki STTP. Dan jajaran kami bersama dengan pihak Kepolisian setempat, mengambil langkah tegas berupa pembubaran kegiatan,” tutur Rusidi.
Dalam pengawasan kampanye di 10 hari pertama ini, lanjut Rusidi, Paslon lebih banyak melakukan kampanye dengan pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye dalam bentuk masker, penutup kepala wanita (jilbab), kartu nama, brosur, serta stiker dan lain lain. Kegiatan ini tersebar di beberapa daerah seperti di Kab. Rokan Hulu (Rohul), Kab. Rokan Hilir (Rohil), Kab. Kuantan Singingi (Kuansing), Kab. Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
“Bahan kampanye yang dibagikan  Paslon kita lihat ada yang berbentuk jilbab, masker, pakaian, kartu nama, brosur dan itu diperbolehkan,” jelasnya.
Pada masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) ini, penerapan Protokol Kesehatan (Protkes) juga    merupakan bagian fokus pengawasan Bawaslu. Catatan Bawaslu, pelanggaran Protkes terjadi di Kab. Kuansing dan Kab. Kepulauan Meranti. Namun  Pengawas yang berada dilapangan, segera mengingatkan kepada Tim Sukses (Timses) dan masyarakat, untuk menta’ati Protkes.
“Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau, juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dan jika kami mendapatinya, kami akan langsung tertibkan,” tegasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here