Jika DD Tidak Cair Segera, Senator Fachrul Razi: Sebaiknya Mendes Diganti

20
MB86, Jakarta
Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Fachrul Razi, MIP, yang menjabat Wakil Ketua (Waketu) Komite I DPD RI, menjadi geram dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang hingga saat ini masih ambigu dalam mengambil sikap terkait pencairan Dana Desa (DD).
“Jika DD tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa (Mendes) diganti saja. Pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media saja,” tegas Senator asal Aceh ini, di Jakarta, Rabu, 08 April 2020.
Pimpinan Komite I ini menyayangkan, jika DD tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama 40 persen. Artinya DD yang tersalurkan hingga saat ini baru 13 persen dari keseluruhan DD tahun 2020 sebesar Rp72 triliun.
Sementara menurut Senator Fachrul Razi, DD bisa digunakan untuk menanggulangi Covid-19.
“Kita bisa gunakan, baik pencegahan maupun penanganan pandemi, bahkan untuk logistik, Bantuan Sosial (Bansos) dan bantuan mendesak lainnya, ini jelas Pemerintah kurang masif dan cepat,” jelasnya.
Senator Fachrul Razi mengatakan, dalam keadaan pencegahan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan.
“Semua orang pulang ke rumah dan rakyat dihimbau tidak keluar rumah dan semuanya berada di dalam tanggung jawab Desa. Sementara DD hingga pertengahan April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19, karena belum disalurkan,” ujarnya.
Fachrul Razi mengatakan, akibat pandemi Covid–19, yang merasakan susah dan menderita itu masyarakat di Desa. Negara harus hadir di Desa, dalam menyelamatkan rakyatnya.
“Rakyat di Desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), sementara DD yang seharusnya dapat digunakan, namun tidak dicairkan oleh Pemerintah hingga saat ini,” tegas Fachrul Razi.
DD dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya bagi penanganan dan pencegahan Covid-19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli. Tersendatnya penyaluran DD tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya, karena kita berada dalam bencana, disaat di Desa dibutuhkan untuk realokasi terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 serta dipergunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Pimpinan Komite I ini sejak awal sudah mengingatkan bahwa berkaitan DD, berikan hak desentralisasi Desa dalam mengelolanya, jangan terlalu diikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan DD itu akhirnya terlambat.
Fachrul Razi juga menegaskan, bahwa Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang Prioritas Penggunaan DD, harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur hal-hal yang prioritas. Tetapi dengan pertimbangan kebijakan di daerah, banyak yang semakin menghambat penyaluran dan pemanfa’atan DD.
Fachrul Razi meminta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lebih tegas terhadap Kepala Daerah.
“Jika perlu, tahan dana transfer ke daerah jika Bupati dan Walikota (Walkot) terlibat dalam penghambatan DD, Kepala Daerah yang belum menetapkan Perbup atau Peraturan Walikota (Perwalkot) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD, silahkan Pak Menteri kasih hukuman adminstrasi hingga hukuman yang berat,” tambah Fachrul.
Hal itu, menurutnya, karena jika lalai sedikit, akan lebih berbahaya.
“Itu akan sangat berbahaya dalam keadaan darurat seperti ini,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas dalam bentuk Intruksi Mendagri, Nomor 1 tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda).
“Seharusnya dalam keadaan darurat seperti ini, Mendes dapat mengeluarkan intruksi percepatan penyaluran DD lebih cepat dalam terkait aturan lainnya karena kondisi darurat,” tutup Fachrul. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here