Kapoldasu Sebut Lima Daerah Diduga Selewengkan Bansos dan BLT Covid-19

40
MB86, Sumut
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Poldasu), Kombes Pol (Komisaris Besar Polisi) Rony Samtana, telah menelisik adanya dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Rony berhasil mengantongi daerah mana saja yang diduga melakukan penyelewengan Bansos dan BLT Covid-19 di Provinsi Sumut.
“Ada lima daerah yang diduga melakukan penyelewengan dana Bansos Covid-19, Medan, Siantar, Toba, Samosir dan Deli Serdang,” kata Rony, kepada Wartawan, Selasa (19/05/20).
Para Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti serta memintai keterangan dari beberapa orang saksi-saksi. Namun Rony tak mau menyebut siapa saja saksi yang telah dimintai keterangan, terkhusus buat Kota Medan dan Siantar.
“Mohon ma’af, masih tahap penyelidikan. Sabar ya, nanti pasti disampaikan lagi,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumut (Kapoldasu), Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Drs. Martuani Sormin M.Si menegaskan, penyimpangan dalam penyaluran Bansos dan BLT terdampak Covid-19 tersebut, masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi (Korupsi).
Martuani juga memastikan, Poldasu tidak akan memberikan toleransi pada tindakan yang menyentuh rasa keadilan, seperti dugaan penyelewengan Bansos dan BLT.
“Saya sudah perintahkan Dirreskrimsus, untuk menyelidiki dugaan penyimpangan, apakah Bansos atau BLT,” tegas Kapolda.
Pernyataan itu disampaikan Martuani, dalam paparannya tentang Kebijakan dan Penegakkan Hukum di masa Pandemi Covid-19 di Media Center (Medcen) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (18/05/20).
Mencuatnya penyelewengan Bansos dan BLT korban Covid-19, muncul setelah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rony Reynaldo Situmorang, menemukan praktek kecurangan dalam hal penyaluran paket Sembilan Bahan Pokok (Sembako) senilai Rp225.000-, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Kabupaten Simalungun.
Reynaldo yang datang secara khusus ke Simalungun, bertujuan mengawasi proses pendistribusian penyaluran Bansosia untuk masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran Covid-19.
“Ada 8 truk yang tadi datang, masing-masing truk berisi 800 paket. Sebelum diturunkan, kami minta untuk dilakukan pengecekan apakah jenis dan volume paket Sembako sesuai dengan spesifikasi,” kata Reynaldo, Senin (18/05/20).
Ketika dilakukan pengecekan secara acak terhadap paket Sembako, ternyata volume dari jenis bantuan tersebut tidak sesuai dengan keharusan.
“Berdasarkan keterangan Kepala BPBD, Riadil, paket Sembako berisi beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 kg dan mie instan 20 bungkus. Kami cek isinya sesuai, tapi volumenya tidak sesuai setelah kami timbang. Beras rata-rata beratnya antara 8–9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 ons,” jelasnya.
Reynaldo yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), tidak bisa menerima alasan pihak Kontraktor yang menyatakan tidak sengaja karena buru-buru dalam packing. Reynaldo juga menyesalkan kejadian itu, karena mereka sudah untung antara Rp30-40.000-, setiap paket. Sehingga tidak seharusnya volume atau jumlah timbangan Sembako dikurangi.
“Pihak Suplier tadi mengaku mereka tidak sengaja karena buru-buru dalam packing. Saya bilang itu bukan alasan, kalau tidak mampu kerja lebih baik bilang, jangan rakyat jadi korban. Akhirnya 8 truk yang berisikan paket Sembako dikembalikan untuk diperbaiki,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here