Ketua DPRD Pekanbaru Minta Kasus Premanisme dan Pengusiran Wartawan di DPRD Kota Pekanbaru di Usut Tuntas

23
MB86, Pekanbaru
Aksi premanisme yang dilakukan ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Waketu DPRD) Kota Pekanbaru, T. Azwendi Fajri, pada Jum’at pekan lalu terhadap Wartawan, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani. Dengan tegas ia mengecam tindakan premanisme di gedung milik rakyat tersebut.
Ketua DPRD Pekanbaru sangat menyayangkan pengusiran Wartawan dengan tindakan premanisme. Apalagi dikatakannya, bahwa sidang saat itu (Jum’at, 08 Mei 2020-red) bersifat terbuka, yakni membahas masalah anggaran penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, menegaskan di depan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pekanbaru, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nandang Mu’min Wijaya, Jum’at pagi (15/05/20), agar Penegak Hukum (Gakum) mengusut tuntas tindakan premanisme pada Wartawan ini.
“Saya mendukung penuh laporan ini, usut tuntas kasus premanisme terhadap Wartawan di gedung rakyat,” pintanya.
Dirinya sangat mengecam dan menyayangkan kejadian pada pekan lalu tersebut.
Sementara itu, Kapolres Pekanbaru, AKBP Nandang Mu’min Wijaya, di depan Ketua DPRD Pekanbaru mengaku telah menerima laporan tersebut. Dikatakan, bahwa saat ini pihak Kepolisian sedang menindaklanjutinya.
Sebagaimana diketahui, peristiwa premanisme dan pengusiran Wartawan di gedung DPRD Kota Pekanbaru tersebut, menjadi viral akibat dilakukan oleh ajudan Waketu DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Demokrat, T. Azwendi Fajri. Dugaan muncul berkembang pada tindak tanduk wakil rakyat itu selama ini. Jangankan terhadap rakyat, pada Wartawan pun masih sempat mereka lakukan aksi premanisme.
Untuk diketahui, tindakan kekerasan aksi premanisme pengusiran dan penghinaan pada Wartawan ini, diduga dilakukan oleh Oknum Ade Marton dan Raden Marwan (Staf protokol Sekwan DPRD Kota Pekanbaru). Sebagaimana diketahui, Ade Marton merupakan ajudan T. Aswendi, Waketu DPRD kota Pekanbaru.
Kekerasan itu dilakukan pada saat Fadila Saputra, sedang melakukan peliputan di DPRD Kota Pekanbaru, dalam agenda Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) Komisi, terkait refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, pada Jum’at, (08/05/20) pukul 11.00 WIB, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Rapat itu bersifat terbuka, yakni dalam artian, jangankan Insan Pers, masyarakat pun boleh menghadiri dan memantau rapat yang membahas anggaran Covid-19 itu.
Mengenai aksi premanisme di gedung rakyat tersebut, sudah dilaporkan dengan Nomor laporan, STPL: B/STPL/43/V/2020/RIAU/RESTA PEKANBARU/SEKTOR PBR KOTA.
Selain dugaan tuduhan penghinaan dan pengusiran, tersangka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 40 tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00-, (lima ratus juta rupiah). (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here