Ketua KPK: Korupsi Disaat Bencana Hukumannya Pidana Mati

57
MB86, Jakarta
Menyikapi situasi saat ini, salah satu prioritas nasional adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring dengan pihak terkait.
Prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu Efektif, Transpraran dan Akuntabel. Khusus PBJ kebutuhan penanganan Covid-19, KPK telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).
Sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 dan Keputusan Preaiden (Keppres) No. 9 tahun 2020, LKPP dan BPKP bertanggungjawab terhadap pendampingan dan pengawasan PBJ.
“Kami Pimpinan KPK, terus melakukan koordinasi dan monitoring,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada awak media, kamis (02/04/20) malam.
Lebih lanjut, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, bahwa saat ini KPK melalui kedeputian pencegahan, telah membantu Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
“Sekali lagi, kami konsen dan fokus kepada penanganan Covid-19,” tegas Ketua KPK.
Lanjutnya, KPK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi penanganan Covid-19, diantaranya telah menugaskan Deputi Pencegahan untuk menempatkan Anggota di Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Selain itu, KPK juga telah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang akan ditujukan kepada Gugus Tugas Covid-19, serta para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota),” imbuh Ketua KPK, Firli Bahuri.
SE PBJ dalam penanganan Covid-19 tersebut, telah ditandatangani pada Kamis (02/04/20), setelah sebelumnya menjadi pembahasan oleh ke lima Pimpinan KPK.
“Untuk selanjutnya dapat segera kami sampaikan kepada para pihak yang terkait,’ jelas Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada awak media.
Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan, bahwasannya SE tersebut bersifat petunjuk, arahan atau warning, agar supaya tidak melakukan korupsi.
“Bahwasannya kita tidak memberikan fatwa, karena KPK tidak memiliki kewenangan memberi fatwa. Kita hanya mengingatkan, bahwa korupsi disaat bencana, hukumannya pidana mati,” warning Ketua KPK, Firli Bahuri.
Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK menugaskan Deputi Pencegahan, dalam melakukan upaya mencegah untuk tidak terjadi korupsi, KPK melakukkan monitoring dan koordinasi baik dengan LKPP, BPKP dan BNPB.
Ketua KPK Firli Bahuri, juga kembali menyampaikan, agar kiranya dapat mempedomani Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 dan peraturan Lembaga LKPP No. 13 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang Dalam Situasi Bencana, yang pendampingannya dilakukan oleh LKPP bersama BPKP.
ketua KPK Firli Bahuri juga menegaskan, “Bahwasannya dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang diantaranya melakukan persekongkolan (kolusi), menerima kickback dari penyedia, menerima hadiah atau janji, melakukan mall-administrasi, berniat jahat dengan memanfa’atkan kondisi darurat, serta membiarkan terjadinya Tipikor,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here