Mendagri: Walau Dana Berkurang, Kami Tidak Mengeluh dan Fokus Bekerja

24
Bidik 86, Jakarta
Usai menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di komplek DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sempat diwawancarai para Wartawan. Kepada para Wartawan, Mendagri menjelaskan soal anggaran yang diterima Kementeriannya yang tadi dibahas dalam rapat.
“Agenda hari ini ada dua, yang pertama mengenai masalah evaluasi APBN Kemendagri, BNPP dan DKPP tahun 2019,” kata Mendagri, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (24/06/20).
Menurut Mendagri dalam rapat, ia menyampaikan capaian dari penyerapan anggaran di Kementeriannya. Kata dia, capaiannya mencapai di atas 96 persen. Artinya, capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun 2018. Bahkan, capaian Kemendagri, di atas rata-rata nasional yang 91,37 persen.
“Sehingga Kemendagri mendapatkan penghargaan dalam bentuk tambahan anggaran Rp50 miliar, karena dianggap terbaik ketiga untuk kelas anggaran menengah. Kemendagri ini anggarannya menengah, Rp2,5 sampai 10 triliun. Anggaran Kemendagri itu 3 sekian triliun pada tahun 2019,” katanya.
Tapi karena adanya pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), kata Mendagri, untuk tahun 2020, anggaran Kemendagri berkurang, dari semula Rp3,4 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Berkurang Rp1 triliun. Meski anggaran berkurang, Kemendagri tetap fokus bekerja.
“Kami tetap fokus, tidak mengeluh. Kami tetap fokus pada program-program prioritas, sehingga tugas pokok Kemendagri untuk pembinaan, politik, kemudian masalah kewilayahan, masalah pembinaan keuangan, pembangunan daerah, sinkronisasi pusat dan daerah, tetap jalan. BNPP juga merasionalisasi program prioritas,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga, Menteri Tito mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Mendagri, DKPP sempat mengajukan anggran Rp147 miliar untuk dana tambahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi kemudian DKPP menguranginya hingga Rp50 miliaran.
“Karena mereka sharing kesulitan. Nah ini, tapi kita tetap lihat prestasi-prestasi di Kemendagri, terlepas dari kelemahan-kelemahannya juga cukup baik yang ditunjukkan misalnya opini BPK, 5 kali berturut-turut. Kemudian prestasi kinerja Kemendagri juga dinilai cukup baik oleh Kemenpan RB dan lain-lain, bahkan ada beberapa penghargaan juga,” imbuhnya.
Di tahun 2021, kata Mendagri, pihaknya  mengajukan anggaran 5 sekian triliun.  Namun yang disetujui dalam pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hanya Rp3,4 triliun. Ia sendiri sebagai Mendagri, faham dan maklum bahwa semua memang sedang melakukan rasionalisasi dan penghematan-penghematan. Semua, bahkan seluruh dunia sedang mengalami dampak Covid-19.
“Kita faham itu, tapi kita masih berusaha mengajukan lagi agar kinerja lebih maksimal, Rp1,2 triliun ya, terutama masalah Dukcapil dan masalah-masalah  pembinaan daerah, termasuk Desa. Tapi semua kita serahkan kepada Pemerintah, pada Kemenkeu dan Bappenas. Bapak Presiden untuk menilainya. Kita hanya menyampaikan, ini kan salah satu tahapan dalam rangka untuk merujuk APBN itu semua Kementerian dan lembaga kan. Memang harus konsultasi dan dari DPR pun yang memiliki hak budget juga mengundang mitra-mitranya termasuk Kemendagri, BNPP, DKPP. Hari ini adalah sebetulnya ada rapat formal tahapan menuju APBN, namanya usul kan boleh. Mohon dukungan ke DPR ya bisa saja, tapi kami tentunya sangat memahami kondisi keuangan Negara,” papar Mendagri panjang lebar.
Mendagri juga berharap, keuangan Negara bisa kembali baik di tahun depan. Atau setidaknya di akhir tahun ini sudah mulai membaik. Sehingga, usulan anggaran tambahan Kemendagri sebesar Rp1,2 triliun bisa disetujui. Namun jika pun tidak disetujui, ia juga faham. Karena  kondisi keuangan Negara masih dalam keadaan transisi.
“Ya kita juga bisa memahami, kami akan fokus pada program-program prioritas. Yang kedua, rapat hari ini adalah pemaparan dari saya selaku Mendagri, mewakili Pemerintah bersama-sama Menkumham atas perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden telah mengeluarkan PP Pengganti UU. Kita tahu dalam UU sebelumnya (Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016) Pilkada itu akan dilaksanakan jelas disebut September 2020. Sedangkan di bulan Maret kita melihat ada tahapan 6 bulan sebelumnya. Sehingga di bulan Maret tidak mungkin akan dilaksnakan tahapan-tahapan sisanya, karena ada wabah,” terangnya.
Kemudian, Pemerintah dan DPR, juga penyelenggaraan Pemilu, lanjut dia, sepakat menunda tahapan Pilkada. Setelah dilakukan pembahasan kembali, Pemerintah, DPR dan penyelenggara, pada bulan Mei memutuskan, Pilkada kembali digelar pada 9 Desember 2020.
“Kita pada skenario optimis. Perppu sudah dikeluarkan. KPU juga sudah mengeluarkan aturan. Mendagri juga sudah mengeluarkan aturan dan kemudian kita follow up. Otomatis namanya Perppu harus menjadi UU, untuk bisa menjadi UU rancangannya harus dibahas dengan DPR yang diwakili Komisi II. Kita bahas teknis itu. Ini  adalah hari pertama. Nanti rapat kedua adalah di hari Senin. Tadi sifatnya hanya penjelasan dari Pemerintah yang saya wakili. Setelah itu, ada pandangan dari fraksi-fraksi. Baru nanti akan disimpulkan. Kemudian naik ke rapat paripurna. Kesimpulannya ditolak atau disetujui, kira-kira begitulah,” tutur Mendagri menjelaskan agenda pembahasan dalam Raker dengan Komisi II DPR.
Saat ditanya soal wacana Pilkada ditunda sampai 2024, Mendagri menjawab, hal itu tadi tidak masuk dalam pembicaraan. Pembahasan spesifik hanya soal Perppu Pilkada. Terkait misal isu Pemilu dan lain-lain, akan dibahas nanti di rapat khusus berikutnya.
“Pilkada 2020 ini hanya diatur oleh Perppu No. 2 yang akan kita usulkan menjadi UU, sudah itu. Jangan untuk Pilkada berikutnya, Pemilu berikutnya, itu nanti dibahas dalam paket UU Pemilu nanti,” pungkas Mendagri. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here