Menteri PPN Sampaikan Reformasi Hukum di Masa Pandemi Menjadi Momentum Penting

16
Bidik 86, Jakarta
Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang sehat itu, tidak terlepas dari tersedianya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap aktivitas perekonomian. Pembangunan infrastruktur hukum yang efektif, efisien, serta mampu mengakomodasi perkembangan transaksi ekonomi dan perdagangan lintas batas, sangat diperlukan. Prosedur Pengadilan yang pasti (predictable) dan transparan, dapat diandalkan serta cost effective, merupakan salah satu upaya menjamin kepastian hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan pandangannya seputar hukum dan krisis ekonomi di nNegeri ini, pada pidato kunci acara “Dialog Internasional tentang Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis,” yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2020, melalui video konferensi.
Dalam pidatonya, Kepala Bappenas mengutarakan, bahwa reformasi hukum di masa pandemi ini memperoleh momentum yang penting, dimana tidak hanya sekedar berbicara tentang persaingan untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Bussines (EoDB) sesuai dengan target Pemerintah, namun juga sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi.
“Kita harus memanfa’atkan kesempatan ini sebagai “one time opportunity” untuk membangun sistem hukum ekonomi, yang mampu menjawab berbagai permasalahan hukum secara tepat, cepat, sederhana dan berbiaya ringan, yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi,” ujar Menteri.
Penyempurnaan hukum ekonomi menjadi kebijakan Pemerintah dalam 5 tahun kedepan, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan tersebut didorong melalui beberapa strategi, yaitu penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi Pengadilan.
Menteri mengapresiasi kerja dari Mahkamah Agung (MA) yang mulai melakukan inovasi dalam penegakkan hukum seperti e-court, e-litigation, reformasi sistem Gugatan Sederhana dan penambahan fitur pada Sistem Direktori Putusan.
“Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Ketua MA beserta jajaran Pimpinan atas beberapa inovasi yang telah dilaksanakan merespon kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan disaat pemulihan ekonomi pasca krisis,” ungkap Menteri.
Sejauh ini Bappenas telah bekerjasama dengan International Development Law Organization (IDLO) dan Kedutaan Belanda, untuk mengkaji dan memetakan peluang kontribusi bidang hukum, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dari kajian tersebut dirumuskan beberapa strategi yang kemudian dituangkan dalam bentuk Grand Design Penyempurnaan Hukum Ekonomi guna mendukung kemudahan berusaha, termasuk pembaharuan substansi hukum acara perdata, jaminan benda bergerak, badan usaha dan kepailitan.
“Besar harapan saya agar kegiatan ini dapat memicu komitmen dan kerjasama antara Aparat Gakkum, Kementerian/Lembaga terkait, pelaku usaha, serta komponen masyarakat lainnya, demi mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan mampu mendorong pemulihan, pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Indonesia,” tutup Menteri. (Red)
Sumber:
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here