Pelaksanaan BPNT di Jatisari-Karawang Butuh Perhatian Khusus, Ini Alasannya…

44
Bidik 86, Karawang
Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa barat (Jabar), pada akhir tahun 2018 tepatnya di bulan November dan Desember, hingga saat ini tidak lagi ada penyaluran dari E-Warong.
Ini jadi pertanyaan masyarakat Kec. Jatisari, terutama masyarakat Desa Balonggandu, ada apa dibalik tidak tersalurkannya bantuan tersebut?
Pewarta Bidik 86 pun mengkonfirmasi keterlambatan dimaksud, kepada Koordinator BPNT Kecamatan yang sekaligus menjabat sebagai Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) H. Dedi Sumarya, SH.
“Keterlambatan di dua bulan terakhir dari November tidak ada masalah dan itu sudah dikonfirmasi kepada Camat dan Sekcam, serta sudah diinformasikan juga kepada beberapa Kades,” ucap H. Dedi, Kamis (07/02/19).
Saat dikonfirmasi, salah deorang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Desa Balonggandu, Darto mengatakan, bahwa sekitar 253 kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Non Tunai BPNT, sudah dicairkan melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) E-Warong, yang kemudian uangnya ditransferkan kepada H. Dedi Sumarya, SH, sebagai Koordinator BPNT Kec. Jatisari. Namun entah kenapa, beraspun tak kunjung datang? Hal serupa kembali terulang di bulan Desember, yang diakuinya bahwa belum tersalurkannya bantuan hanya dialami oleh sebagian KPM,” ujar Darto.
“Karena setahu saya, penerima akan lebih mudah jika rutin mencairkan bantuan setiap bulan. Hal ini dikarenakan dana bantuan yang ter-akumulasi tidak bisa dicairkan langsung secara penuh, namun harus mengikuti pencairan tiap bulan. Hal tersebut disebabkan Wallet untuk dana bantuan memiliki kode yang berbeda-beda setiap bulannya. Dengan begitu, pencairan harus dilakukan satu per satu sesuai kode yang dimiliki,” imbuhnya.
Saya belum mendapat penjelasan dari Koordinator BPNT, lanjutnya Darto, kemana uang yang sudah ditransfer ke rekening H. Dedi.
“Jika dihitung total, uang yang sudah ditransfer sebanyak 253 X 2 bulan X Rp110.000-,/KPM, jadi total Rp55.660.000-,. Ini baru Ds. Balonggandu, belum lagi yang lainnya,” jelas Darto.
Bahkan hal serupa terjadi juga di beberapa Desa, diantaranya Ds. Barugbug, Sukamekar dan Mekarsari. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, kenapa tidak tersalurkannya bantuan dimaksud hanya terjadi pada sebagian Keluarga Penerima Manfa’at (KPM) saja dan sebagian lainnya masih tetap lancar (hingga bulan Desember, red) kecualiĀ  bulan Januari 2019.
Dikonfirmasi via Telepon Selular (Ponsel), Pejabat di Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Karawang, Dani Laga, dirinya mengatakan, jika keterlambatan di bulan Januari tahun 2019 didasarkan pada Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia (SE Kemensos RI). Namun saat dikonfirmasi mengenai tidak tersalurkannya BPNT di bulan November dan Desember tahun 2018, ia menjawab tidak tahu.
“Mengenai hal tersebut, saya tidak tahu!” pungkasnya.
Hal ini sudah menjadi kewajiban berbagai elemen bangsa, apalagi yang berkompeten dibidangnya. Akankah membiarkan saat diduga Negara dirugikan? Akankah membiarkan saat disinyalir masyarakat terdzholimi? (Hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here