Pengacara PT. Kurindo, Ajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum bagi Kliennya ke Komisi XI DPR RI

8
Bidik 86, Jakarta
Pengacara Direktur Utama (Dirut) PT. Kawasan Kurma Indonesia (Kurindo) Hendri, Iskandar Halim, SH, MH, mengajukan surat permohonan perlindungan hukum terhadap kliennya ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis, 24 September 2020.
Pasalnya, Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan, selaku Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK), menerbitkan Surat Nomor S-749/RSWI/2019, tertanggal 27 November 2019, perihal hasil rapat SWI.
“Kami telah melampirkan BB dan kronologis bisnis PT. Kurindo, kepada Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan selaku Ketua SWI OJK 29 Juli 2020, namun tidak ada tanggapan. Untuk itu, saya mengajukan surat perlindungan hukum terhadap klien saya ke Komisi XI DPR RI,” kata Iskandar Halim, kepada Wartawan, Rabu, 30 September 2020.
Iskandar menyebutkan, PT. Kurindo juga sudah melengkapi izin-izin berupa Online Single Submission (OSS) dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama konsumen, di Desa Hajoran, Sumatera Utara (Sumut).
Kemudian memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114161349, bahwa dengan ketentuan NIB tersebut hanya berlaku untuk nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan kode KBLI.
“NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksana kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Iskandar.
Iskandar menjelaskan, OSS berwenang melakukan evaluasi dan perubahan atas izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, OSS berwenang memperbaiki status atas Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non perseorangan) ke-efektifan API sesuai standar yang ditetapkan Kementrian Perdagangan (Kemendag).
“NB PT dibekukan bila dalam kurun 1 tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai KBLI 2017, melalui SABH Dirjen Administrasi Hukum, penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan, ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, harus dapat persetujuan Menkumham,” terang Iskandar.
Iskandar meminta, Ketua Komisi XI DPR RI mencabut surat Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Ketua SWI OJK be-No: S-479/SWI/2019 tertanggal 27 November 2019. Karena PT. Kurindo adalah usaha penjualan kaplingan tanah yang diatasnya di tanam pohon kurma.
“Surat Permohonan Perlindungan Hukum ini kami buat, semoga Tuhan YMK selalu membimbing kita untuk selalu menempuh jalan yang lurus menuju cita-cita yang diharapkan,” harap Iskandar. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here