Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

7
Bidik 86, Subang
Istilah Whistle Blower dan Justice Collaborator, kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara tindak pidana tertentu.
Dalam SEMA disebutkan, Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai Saksi di dalam proses Peradilan.
Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry), perdagangan orang (Human Traficking), maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.
Dalam SEMA dijelaskan, bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Ayat (2) Pasal tersebut berbunyi, setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
Sedangkan ayat (3) Pasal tersebut adalah, setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial, dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 tahun 2009. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK. Pasal itu menyebutkan, Whistle Blower atau Saksi Pelapor tidak dapat dituntut beroperasi hukum, baik pidana maupun perdata (Differences) laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan keadilan Kolaborator atau Saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari kasus pidana, terbukti sah dan dipercaya. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidananya.
Untuk menyamakan visi dan misi mengenai Whistle Blower dan Keadilan Kolaborator, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Jaksa Agung (Jagung), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut tentang perlindungan bagi pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. terdapat empat hak dan diatur dalam Peraturan Bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi peniup peluit dan Kolaborator Keadilan. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.
Untuk penanganan Beroperasi Khusus, terdapat beberapa hak Whistle Blower atau Justice Collaborator tersebut. Yakni, dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan.
Kemudian dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan indikasi atau identitasnya.
Tindak pidana tersebut bisa mendapatkan penghargaan berupa keringanan non-pidana, termasuk hukuman percobaan. Serta memperoleh mempersembahkan remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan-perundangan yang saling berkaitan dengan pelaku yang adalah seorang narapidana. Semua hak ini bisa diperoleh oleh Whistle Blower atau Keadilan Kolaborator dengan persetujuan Penegak Hukum (Gakkum). (Asep Alamsyah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here