Perempuan Berpolitik? Why Not?!?

24
MB86, Jakarta
Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si, M.Si
“Wanita dijajah pria sejak dulu.” Sebuah kutipan lagu berjudul Sabda Alam ini, telah menanamkan sebuah pemikiran pokok. Pemikiran yang melahirkan sudut berfikir khas. Bahwa pria selalu selangkah lebih maju dari kaum hawa dan mereka orang-orang kuat yang bertugas melindungi para wanita lemah. Juga stigma, bahwa wanita adalah budak pria.
Dalam catatan sejarah, di tengah ide liberalisme, muncullah sebuah gerakan feminisme. Gerakan yang lahir dari perasaan terjajah dan keinginan untuk membuktikan pada dunia, bahwa perempuan tak selamanya ada di bawah; Perempuan bukan barang yang hanya dipakai jika dibutuhkan, tapi juga mampu berperan sebagaimana lelaki, dalam dunia kepemimpinan.
Ide kesetaraan gender ini kemudian dianggap membawa nama perempuan melambung tinggi. Muncullah perempuan-perempuan “terdidik” yang berani menampakkan taringnya. Mereka berjuang atas nama “emansipasi wanita”.
Mereka menghabiskan waktu diluar rumah, demi mendapatkan stempel pengakuan “wanita setara dengan pria”, bahkan hingga ke tatanan Legislatif, Yudikatif, maupun Eksekutif.
Ketika Perempuan Berpolitik
Memang, saat ini politik yang ditekuni para perempuan hanya berkutat pada kekuasaan. Hal ini tak lepas dari pemaknaan politik zaman sekarang. Dimana politik hanya dimaknai pergerakan perebutan kekuasaan atau menjadi Pemimpin sebuah Daerah/Negara.
Demi eksistensinya, perempuan mulai terjun ke ranah tersebut. Dengan dalih kesetaraan gender, perempuan tak lagi harus berada di rumah, melainkan ia harus bisa menjadi Pemimpin yang dibutuhkan rakyat.
Hingga akhirnya, perjuangan perempuan “diakui” dunia, ketika mendapatkan jatah tersendiri dalam dunia Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. Dimana dalam Legislatif, perempuan mendapat jatah 30% kursi untuk diduduki. Kesempatan pun terbuka lebar, jika ada perempuan yang ingin menjadi Kepala Daerah maupun Kepala Negara.
Demikianlah, hingga saat ini, perjuangan para perempuan itu tak kunjung reda. Mereka terus berjuang demi mendapatkan pengakuan dunia.
Dalam laporan BPfA+25, perempuan dianggap belum mendapatkan pengakuan yang utuh. Terbukti dengan laporan yang diberikan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Masih ada perlakuan kekerasan bagi perempuan saat berpolitik.
Adanya politik identitas yang masih berbau Suku, Agama dan Ras (SARA), menjadi alasan utama penjegalan perempuan dalam ranah politik. Kuatnya politisasi agama, praktik budaya bias gender dan stigmatisasi pada perempuan berpolitik, selalu menjadi senjata untuk menusuk perempuan. Bahkan kekerasan, ancaman dan teror, masih dialami perempuan di daerah-daerah tertentu.
Meluruskan Paradigma Perempuan Berpolitik
Seharusnya politik tak hanya dimaknai sekedar kekuasaan semata. Itu merupakan pandangan yang sempit. Politik secara luas adalah mengurusi urusan umat. Artinya, segala sesuatu yang berbicara tentang cara memenuhi urusan umat, disebut sebagai politik. Sehingga perempuan berpolitik tak hanya identik dengan menjadi penguasa.
Islam memuliakan perempuan. Memberikan porsi antara laki-laki dan perempuan sesuai fitrahnya. Secara fitrah, laki-laki memang telah diciptakan sebagai Pemimpin. Dan secara fitrah perempuan adalah pendidik generasi dan Manajer rumah tangga.
Atas dorongan keimananlah, baik laki-laki dan perempuan akan menerima satu sama lain. Bahkan ketika Allah swt memutuskan perempuan tak boleh menjadi penguasa yang bertugas mengurusi urusan umat. Rasulullah saw bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita.” (HR Al-Bukhari).
Yang harus difahami, menurut Syekh Taqiyuddin dalam buku Ajhizah, perempuan tetap boleh menduduki posisi-posisi menjadi Pemimpin, asalkan bukan posisi yang berhubungan dengan mengurusi umat, seperti jabatan Khalifah (Pemimpin Negara), Mu’awin (pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), Qadhi Qudhat (Pemimpin para Qadhi/Hakim), atau Qadhi Mazhalim.
Selain jabatan di atas, kaum perempuan dibolehkan berpartisipasi. Seperti, Kepala baitul mal, Anggota Majelis Wilayah dan Majelis Umat, menjadi Qadhi Khushumat (Hakim yang menyelesaikan perselisihan antar rakyat), ataupun Qadhi Hisbah (Hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat).
Seluruh jabatan selain urusan Pemerintahan, boleh dijabat oleh perempuan. Termasuk Kepala Departemen Kesehatan (Ka Depkes), Departemen Pendidikan (Depdik), Departemen Perindustrian (Depperin), Departemen Perdagangan (Depdag), Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah (Kepsek), Kepala Rumah Sakit (Ka RS), Direktur Perusahaan dan lai-lain.
Mengaktifkan Peran Politik Perempuan
Terjunnya perempuan dalam ranah politik, harusnya bukan sekedar status, bukan hanya ingin diakui publik. Terjunnya perempuan dalam ranah politik, semata-mata harus karena dorongan keimanan.
Allah ta’ala berfirman: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).
Surah tersebut menegaskan, bahwa perempuan juga berkewajiban untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Dalam perannya ini, perempuan dapat aktif menjadi Anggota suatu Partai Politik (Parpol) yang berlandaskan Islam, yang memiliki visi misi Islam.
Perempuan juga diberikan hak dalam mengoreksi penguasa, apabila terdapat kesalahan dalam penerapan aturan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Kholifah Umar bin Khaththab, dimana ada seorang wanita yang berani mengingatkan Umar, saat beliau ingin menentukan jumlah mahar. Dan Kholifah menerimanya.
Disamping mengoreksi penguasa, perempuan juga berkewajiban menjaga umat dari pemikiran-pemikiran kufur. Sehingga wajib bagi mereka untuk berdakwah, menjaga pemahaman umat dari serangan pemikiran asing dan menyadarkan umat atas kewajibannya berislam kafah.
Peran politik perempuan yang lain, adalah berbai’at terhadap Kholifah. Pada Bai’at Aqabah II yang dilakukan orang-orang Madinah, diantara mereka ada perempuan yang membai’at Rasulullah saw. Perempuan juga memiliki hak memilih dan dipilih dalam Majelis Umat, sebuah Majelis yang akan menyampaikan aspirasi umat pada penguasa (Khalifah).
Maka, disaat kondisi seperti ini, dimana Islam belum dijadikan sebagai tuntunan, sebagai perempuan sadar politik, kita wajib terjun dalam wilayah yang kita mampu. Untuk memperjuangkan kepengurusan umat, agar sesuai dengan aturan Ilahi, kita perlu bergabung dalam Parpol Islam, yang bertugas mengoreksi penguasa. Sekaligus menyadarkan umat pada kewajiban mereka berislam secara kafah. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here