Polisi Tidur di Tiap Jalan Kampung Menyalahi Permenhub

63
MB86, Karawang
Marka kejut atau speed bump, atau yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Polisi Tidur kerap ditemukan di berbagai jalanan. Khususnya Komplek Perumahan (Perum) guna membatasi kecepatan kendaraan yang lewat, demi keamanan pengguna jalan.
Untuk bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, mulai dari landai atau cukup tinggi. Masing-masing dibuat oleh warga sesuai dengan pertimbangan kebutuhan.
Karena ukuran dan jumlahnya tidak standar dengan yang sudah ditetapkan, banyak pengguna jalan yang mengeluhkan kehadiran Polisi tidur. Terutama, di jalan-jalan kecil yang kerap dilalui kendaraan bermotor.
Nah, perlu dicatat bila warga sebenarnya tidak diperbolehkan membuat Polisi tidur. Hal itu tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam Pasal tersebut dikatakan, bahwa penyedia perlengkapan jalan hanya Pemerintah dan badan usaha jalan tol. Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 82 tahun 2018 disebutkan, bahwa yang berhak memasang dan menghapus Polisi tidur adalah Direktur Jenderal (Dirjen), Kepala Badan, Gubernur, Walikota (Walkot) dan Bupati.
Permenhub tersebut juga mengatur soal bentuk dan ukuran Polisi tidur. Termasuk, warna yang diberikan sebagai penanda kehadiran alat pengendali laju kendaraan itu. Jika para pengguna jalan merasa bahwa ada Polisi tidur yang tidak sesuai standar, maka mereka bisa melaporkannya ke pihak berwajib.
Sementara, sesuai dengan Pasal 274 dan 275 UU No. 22 tahun 2009, setiap orang yang mengganggu fungsi jalan, bisa dipidana penjara paling lama satu tahun, atau denda paling banyak Rp24 juta. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here