Presiden Minta Kebijakan Stimulus Prioritas bagi UMKM

23
MB86, Jakarta
Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) memberikan keterangan usai Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (15/04/20).
Menkop UKM menyampaikan, bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena UMKM ini memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) 60 persen dan penyerapan tenaga kerja sampai 97 persen.
”Pelaku usaha di Indonesia ini kan 99 persen UMKM dan mayoritas atau 98 persen lebih itu mikro, level mikro. Jadi Presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah, terutama mikro,” ujar Menkop UKM usai Ratas, Rabu (15/04/20).
Untuk itu, menurut Menkop UKM, Presiden Jokowi mengarahkan agar program restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan bunga, itu juga diberikan bukan hanya kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau penerima pinjaman melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang disalurkan lewat Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Unit Layanan Modal Mikro (Mekaar ULaMM) dan Ultra Mikro (Umi), Pegadaian dan juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), tapi juga penerima pinjaman yang di bawah Rp10 juta melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP), melalui Koperasi, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan juga yang lainnya.
Menkop UKM juga menyampaikan, bahwa Presiden memberikan arahan, agar pelaku usaha Umi itu dimasukkan di dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ada pinjaman baru bagi UKM yang saat ini kesulitan pembayaran.
”Dan ketiga, tadi sudah disampaikan adalah penghapusan pajak untuk UMKM selama 6 bulan, jadi di-nol-kan. Lalu stimulus daya beli produk UMKM, saya kira itu yang sudah disepakati beberapa waktu lalu,” urai Teten.
Presiden, menurut Teten, juga setuju mengintegrasikan program Jaminan Sosial (Jamsos) Kartu Sembako dengan warung sebagai penyalur Sembako, sehingga warung-warung tradisional, warung-warung Sembako ini bisa tetap bertahan dan punya penghasilan sebagai penyalur Sembako.
”Ini bukan gratis, jadi kan sekarang Bantuan Sosial (Bansos) itu begitu besar digelontorkan kepada masyarakat sehingga ini bisa meningkatkan daya beli dan kita harapkan warung-warung Sembako/warung-warung tradisional ini, bisa menarik manfa’at dari program Jamsos dan Kartu Sembako,” imbuh Menkop UKM.
Mengenai berapa angka detail alokasi untuk restrukturisasi pinjaman, lalu tambahan pembiayaan baru, berapa anggaran untuk penambahan program Jamsos yang diperluas untuk pelaku usaha mikro, stimulus daya beli, menurut Teten, itu baru akan didetailkan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Jadi total sekarang ini kan dari seluruh saluran kredit untuk UMKM itu totalnya ada 70 juta. Nanti yang akan masuk dalam program ini tentu kita akan lihat data analisis ekonominya, berapa persen yang betul-betul terdampak sehingga perlu masuk di dalam program,” jelas Teten.
Relaksasi Kredit usaha mikro dan Umi ini yang di bawah Rp10 juta, Menkop UKM sampaikan, disalurkan bukan hanya melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Menkeu, PIP, yang disalurkan lewat PT. Bahana Artha Ventura, LPDB dan juga PNM, tapi juga lewat BPR dan Koperasi.
Ia menambahkan, ini nanti implementasinya akan dilakukan pembahasan dengan Kemenkeu.
”Koperasi-koperasi yang kita bantu relaksasi ini tentu adalah Koperasi yang sehat. Karena ada Koperasi juga yang belakangan ada masalah, ini tidak akan dimasukkan. Saya kira itu ditegaskan oleh Menkeu,” jelas Menkop UKM.
Presiden, menurut Teten, meminta memang bukan masalah relaksasi tapi tambahan modal baru, karena di sektor mikro ini kan sudah ngos-ngosan lah, napasnya sudah habis.
”Nah ini pun nanti ingin saya tambahkan penyalurannya selain dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lewat program Pemerintah, kita juga akan mengoptimasikan KUR lewat perbankan untuk disalurkan lewat berbagai channel, sehingga dalam waktu dekat bisa menjangkau sektor mikro yang sangat luas, yang sangat besar dan menyebar dimana-mana,” ujarnya.
Jadi, menurut Menkop UKM, bisa saja nanti disalurkan lewat KSP, BPR, termasuk juga lewat fintech, selain juga lewat PIP.
”Ini lagi kita dalami bagaimana ini bisa lebih mudah. Intinya pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan perintah Presiden,” pungkas Menkop UKM akhiri jawaban. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here