Pro Kontra Pengalihan Arus Jl. Gajah Mada, ini kata Kapolresta Pontianak

22
MB86, Pontianak
Pengalihan arus Jalan Gajah Mada Pontianak, menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Banyak beredar isu mengenai tidak tepatnya Jl. Gajah Mada dialihkan, hingga berteori akan menyebabkan kepadatan aktivitas di tempat lain.
Melihat beberapa reaksi tersebut dikalangan masyarakat, Kepala Polresta (Kapolresta) Pontianak, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Komarudin, angkat bicara. Ia menjelaskan beberapa point terkait permasalah ini.
“Pertama, yang harus masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) ketahui, bahwa wabah ini sudah menjadi masalah global dan wilayah Kalbar, itu termasuk zona rawan penyebaran,” ucapnya, Jum’at (03/04/20).
Komarudin melanjutkan, sampai dengan saat ini, berdasarkan data Dinas Kesahatan Provinsi (Dinkes Prov) mengkonfirmasi 10 orang yang dinyatakan positif, 2 meninggal. Bahkan Orang Dalam Pengawasan (ODP) mencapai 5.210 orang.
Ia mengatakan, bahwa apa yang dilakukan dalam mengalihkan jalur Gajah Mada, itu merupakan dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot), berdasarkan hasil evaluasi. Salah satu hasil evaluasi, ruas Jl. Gajah Mada yang paling ramai dan padat aktivitasnga, sehingga rentan terhadap penyebaran virus Covid-19.
“Ini tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) tentang Darurat Kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Dalam pembatasan sosial berskala besar tersebut, Kepolisian menjadi leading sektornya. Bahkan Petugas bisa melakukan penegakkan hukum,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, mengenai beredarnya berita mengenai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Kepala Daerah yang melakukan penutupan jalan.
“Perintah Presiden tersebut untuk daerah yang menutup jalan, sehingga menggangu distribusi logistik. Sedangkan di Pontianak khususnya Gajah Mada, ini jalur yang dialihkan, bukan ditutup,” tambahnya.
Kombes Pol Komarudin ini juga mengatakan, pengalihan Jl. Gajah Mada ini merupakan pilot project, karena mengingat wilayah tersebut memiliki mobilitas yang tinggi. Bahkan ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan ruas jalan lain juga akan dialihkan jika masih terjadinya aktivitas masyarakat yang tinggi.
“Kalau ada yang mengatakan akan terjadinya kemacetan dan kepadatan aktivitas di tempat lain, itu menandakan masyarakat ‘ngeyel’, masih tidak mendukung dalam pencegahan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Himbauannya jelas untuk masyarakat mengurangi aktivitas diluar rumah, hindari kerumunan. Polri bisa lakukan tindakan tegas dalam hal ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Kapolresta Pontianak juga mengingkatkan masyarakat, untuk selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), demi pencegahan terhadap virus Covid-19.
Ia menambahkan, apa yang menjadi kebijakan Pemerintah, Kepolisian akan mendukung dan mengawal kebijakan tersebut. Menurutnya, ini juga berdasarkan perintah Kepala Polri (Kapolri), sebagai wujud keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.
“Kami juga selalu berkoordinasi dengan Kepala Polda (Kapolda) Kalbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dalam mengambil langkah-langkah,” tutupnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here