Sekjen MUI: Selain RUU HIP, Omnibus Law Cipta Kerja juga Tak Sesuai Pancasila dan Konstitusi

22
Bidik 86, Jakarta
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, selain Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), ada RUU lain yang harus diwaspadai yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Jika dalam RUU HIP, yang ditakuti adalah lahirnya faham sekulerisme dan ateisme, di Omnibus Law yang patut diwaspadai ialah sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas mengatakan, konsep tersebut nampak dari draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
“Terlihat kecenderungan untuk menggeser semangat dan praktik pengelolaan ekonomi di Negeri ini yang semula berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kepada sistem ekonomi liberalisme kapitalisme,” kata Anwar. melalui keterangan tertulis kepada awak media, Jum’at (19/06/20). (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here