Terkait DD, Senator Fachrul Razi: Cairkan DD Segera

21
MB86, Jakarta
Perkembangan pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) telah berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat pedesaan. Menyikapi langkah Pemerintah yang sudah bertindak responsif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pusat (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 dan berbagai regulasi lainnya, Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terdiri dari Ketua Dr. Agustin Teras Narang (Dapil Kalteng), Wakil Ketua (Waketu) Fachrul Razi (Aceh), Jafar Alkatiri (Sulut) dan Dr. Abdul Kholik (Jateng), menyampaikan beberapa sikap Politik Lembaga itu, di Jakarta, Kamis, 02 April 2020.
Pertama, Fachrul Razi mengatakan, bahwa Komite I DPD RI mendukung kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait penerbitan Perppu No. 1 tahun 2020 yang telah dipertegas dalam bagian penjelasan bahwa, “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa (DD) adalah dapat digunakan, antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa”.
Karena itu, Komite I DPD RI mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar segera melakukan percepatan penyaluran dan pencairan DD bagi Desa-desa yang belum memperoleh DD tahap pertama sebesar 40 persen.
Kedua, Fachrul Razi menegaskan, untuk memastikan Pemerintah Desa (Pemdes) di seluruh Indonesia, agar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran terkait Covid-19, melakukan tahapan sesuai klaster yang terdiri dari: Pertama Tahap Pencegahan, seperti sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Protokol Covid-19 dan lain sebagainya. Kedua, Tahap Penanganan atau Isolasi. Komite I DPD RI melihat, apa yang sudah dilakukan oleh Pemdes Gunung Wuled, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), dapat menjadi pembelajaran bagi Desa-desa lainnya, yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.
Ketiga, Tahap Penindakan. Pada tahapan ini, apabila ada yang perlu ditegaskan termasuk mengaktifkan aspek keamanan. Keempat, Tahap Pemulihan, yaitu berupa program kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendes PDTT No. 8 tahun 2020, tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD. Pemulihan yang dimaksud adalah diperuntukkan bagi warga Desa yang kehilangan pendapatan, termasuk pemudik yang kembali dari wilayah perantauannya.
Ketiga, Fachrul Razi menyampaikan, bahwa dalam sikap politik DPD RI, mengingatkan kepada Pemdes, agar dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan serta melakukan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, mengacu pada Pasal 16 ayat 1 huruf e juncto Pasal 17 ayat 5 Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini agar terhindar dari dugaan temuan dan dapat terakomodir dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Terkait poin 2 dan 3 tersebut di atas, Komite I DPD RI meminta pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota, diperkuat yang mendasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.
Juga, agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan baik, maka Komite I DPD RI juga mendesak para Pendamping Desa di semua tingkatan, untuk memperkuat pendampingannya kepada Pemdes, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya, berdasarkan aturan yang berlaku. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here