Untuk Melawan Omnibus Law, MPBI Dihidupkan Lagi

40
MB86, Jakarta
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjelaskan, bahwa Serikat Pekerja di seluruh Indonesia, sudah membangun Persatuan Buruh Indonesia, untuk menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Persatuan tersebut bisa dilihat dari adanya pernyataan sikap bersama tiga Konfederasi, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI, Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSPI, DEN Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), sebagai 3 (tiga) Konfederasi terbesar di Indonesia.
Selain itu, ada beberapa Konfederasi Serikat Buruh lainnya, serta lebih dari 50 Federasi Serikat Pekerja yang mempunyai Anggota lebih dari 10 juta orang di 34 Provinsi, lebih dari 400 Kab/Kota yang telah melahirkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai Aliansi strategis, kembali berkumpul (reborn) untuk menyatukan sikap dan kekuatan.
Menurut Said Iqbal, MPBI dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2012, di Gelora Bung Karno dan dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh.
Dalam pernyataan sikapnya, MPBI merupakan alat perjuangan Pekerja/Buruh Indonesia, serta elemen masyarakat yang lain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Dalam kaitan dengan itu, MPBI akan berjuang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan ketidak-adilan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kehidupan Pekerja/Buruh Indonesia harus diperlakukan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera dan bermartabat. Penegakan hukum dan kedaulatan bangsa harus ditegakkan, dengan menghapuskan eksploitasi hak-hak rakyat dan hak-hak Pekerja/Buruh.
Saat ini Pemerintah sedang berupaya memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi, dengan melahirkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi setelah dikaji secara seksama, ternyata isi RUU Cipta Kerja, justru bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas.
Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, MPBI melihat RUU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security) dan kepastian jaminan sosial (social security).
Hal itu tercermin dari 9 (sembilan) alasan: hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan, Pekerja Kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan di kontrak seumur hidup, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin mudah, waktu kerja yang melelahkan dan eksploitatif, Tenaga Kerja Asing (TKA) “buruh kasar” berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar, jaminan sosial terancam hilang dan sanksi pidana untuk Pengusaha, dihilangkan.
Melihat adanya potensi ancaman akibat adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja; dengan penuh ketulusan, kesadaran dan semangat kebersamaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menghidupkan kembali MPBI (reborn).
MPBI akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak Pekerja Buruh Indonesia, dalam segala bentuk
kegiatan, baik secara parlementer maupun ekstra parlementer, melalui strategi Konsep-Lobbi-Aksi (KLA). (Red)
Narahubung:
Kahar S. Cahyono (0811-1148-981)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here